Kebutuhan dunia terhadap AI
Kecerdasan buatan membuat warga semakin mudah mengajukan keberatan, banding, klaim, dan permintaan kepada pemerintah. Namun, ketika AI memungkinkan aktivitas tersebut dilakukan dalam jumlah besar, cepat, dan dengan biaya yang sangat rendah, birokrasi menghadapi persoalan baru: bagaimana jika sistem yang dirancang untuk melayani warga justru kewalahan menghadapi gelombang permintaan yang dihasilkan oleh AI?
AI Mengubah Cara Warga Berhadapan dengan Negara
Banyak negara maju saat ini menghadapi persoalan klasik: birokrasi berjalan lambat, layanan publik tersendat, biaya meningkat, sementara tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar.
Di tengah situasi tersebut, kecerdasan buatan menghadirkan perubahan yang tidak terduga. Teknologi AI tidak hanya digunakan untuk membantu pemerintah bekerja lebih cepat. Warga juga dapat memanfaatkannya untuk menghadapi birokrasi dengan cara yang sebelumnya sulit dilakukan.
Dengan bantuan AI, seseorang dapat membaca dokumen hukum, memahami aturan yang rumit, menemukan celah prosedural, menyusun surat keberatan, mengajukan banding, atau membuat klaim dalam hitungan detik.
Apa yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam, pengetahuan khusus, bahkan bantuan pengacara, kini dapat dilakukan dengan bantuan sebuah chatbot atau agen AI.
Pada tingkat individu, perkembangan ini terlihat sangat positif. Masyarakat menjadi lebih mampu memperjuangkan haknya. Namun jika jutaan orang melakukan hal yang sama secara bersamaan, muncul persoalan baru: sistem birokrasi itu sendiri dapat kewalahan.
Apa Itu “Agentic Flooding”?
Fenomena tersebut mulai disebut sebagai agentic flooding — kondisi ketika AI, khususnya AI yang mampu bertindak secara lebih mandiri atau menggunakan agen, menghasilkan banjir permintaan terhadap institusi publik.
Selama beberapa dekade, sistem administrasi publik dibangun dengan asumsi bahwa sebagian besar warga tidak memiliki cukup waktu, pengetahuan, atau sumber daya untuk mengejar setiap hak mereka hingga tahap akhir.
Proses mengajukan keberatan, misalnya, membutuhkan membaca dokumen, memahami prosedur, menulis surat, mengumpulkan bukti, mengisi formulir, dan menunggu respons. Hambatan-hambatan tersebut secara tidak langsung membatasi jumlah orang yang benar-benar menggunakan seluruh hak administratifnya.
AI mengubah asumsi tersebut.
Hambatan untuk mengajukan klaim semakin rendah. Bahkan seseorang tanpa latar belakang hukum dapat meminta AI menjelaskan sebuah aturan dan membantu menyusun dokumen dengan bahasa yang terlihat profesional.
Dari Surat Manual ke Klaim Otomatis
Kemampuan AI dalam menangani birokrasi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit dipahami. Sistem AI sangat baik dalam membaca teks panjang, merangkum dokumen, menemukan informasi tertentu, dan menghasilkan tulisan berdasarkan aturan yang diberikan.
Hal tersebut membuat birokrasi menjadi salah satu bidang yang sangat menarik bagi penerapan AI.
Bayangkan seseorang menerima surat tilang parkir. Dahulu, ia mungkin memilih membayar karena merasa proses keberatan terlalu merepotkan. Dengan AI, ia cukup mengunggah surat tersebut dan meminta sistem menjelaskan apakah ada dasar untuk mengajukan keberatan.
Jika jawabannya memungkinkan, AI dapat membantu menyusun surat, menemukan prosedur yang harus ditempuh, dan mempersiapkan dokumen pendukung.
Pada tahap berikutnya, agen AI bahkan dapat melakukan lebih banyak hal dengan sedikit campur tangan manusia.
AI dapat membantu mengisi formulir, memantau tenggat waktu, menyusun respons terhadap surat pemerintah, atau mempersiapkan permohonan lanjutan ketika sebuah klaim ditolak.
Bagi warga, ini merupakan peningkatan kemampuan yang luar biasa. Namun bagi lembaga pemerintah, perubahan tersebut berarti jumlah pekerjaan administratif dapat meningkat secara drastis.
Masalahnya Bukan Hanya AI yang Buruk
Salah satu kekhawatiran awal terhadap AI adalah munculnya informasi keliru, halusinasi, atau dokumen yang tidak akurat. Pemerintah tentu harus berhati-hati terhadap klaim yang dibuat menggunakan AI.
Tetapi terdapat paradoks di sini.
Semakin baik teknologi AI, semakin kecil kemungkinan persoalan tersebut dapat diselesaikan hanya dengan mengabaikannya.
Ketika sistem AI semakin akurat, dokumen yang dihasilkan juga dapat menjadi semakin terstruktur dan meyakinkan. Pemerintah tidak lagi menghadapi tumpukan surat yang jelas-jelas buruk atau tidak masuk akal. Sebaliknya, mereka dapat menerima permohonan yang disusun dengan sangat baik dan sulit dibedakan dari dokumen yang dibuat oleh tenaga profesional.
Dengan kata lain, tantangannya bukan sekadar menghadapi AI slop. Tantangan yang lebih besar adalah menghadapi permintaan dalam jumlah sangat besar yang masing-masing tampak masuk akal.
Ketika Hak Warga Menjadi Masalah Bersama
Pada pandangan pertama, kemampuan AI untuk membantu masyarakat memperjuangkan haknya merupakan kabar baik.
Masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya, dapat memperoleh bantuan untuk memahami prosedur hukum yang sebelumnya sulit mereka akses. Hambatan pengetahuan dan biaya yang selama ini membuat layanan administratif lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi dapat berkurang.
Persoalannya muncul ketika semua orang memperoleh kemampuan yang sama dan menggunakannya secara bersamaan.
Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai tragedi kepentingan bersama.
Setiap individu memiliki alasan yang sah untuk mengajukan klaimnya. Namun ketika jutaan klaim masuk secara bersamaan, kapasitas sistem publik dapat terlampaui.
Akibatnya, bukan hanya pemerintah yang dirugikan. Warga yang memiliki klaim benar dan penting pun harus menunggu lebih lama.
Birokrasi yang Semakin Lambat
Dampak paling mudah terlihat adalah meningkatnya antrean administratif. Pengadilan, tribunal, lembaga perizinan, kantor pajak, dan berbagai badan pemerintah dapat menerima lebih banyak permohonan daripada yang mampu mereka proses.
Jika kapasitas tidak ditambah, waktu tunggu akan meningkat.
Ironisnya, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran masalah. Layanan pemerintah menjadi lambat, warga semakin frustrasi, lalu semakin banyak orang menggunakan berbagai mekanisme keberatan dan banding untuk mendapatkan hasil.
Permintaan tambahan tersebut kemudian semakin membebani sistem, membuat layanan semakin lambat.
Hak yang Luas, Kapasitas yang Terbatas
Persoalan ini menjadi semakin rumit karena banyak negara modern memang sengaja membangun sistem hukum yang memberikan berbagai hak kepada warga.
Masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, meminta perlindungan hukum, menantang keputusan pemerintah, dan memperoleh bantuan melalui berbagai lembaga pengawas maupun peradilan.
Semua itu memiliki tujuan yang baik: membuat kewarganegaraan menjadi lebih bermakna dan memastikan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban.
Namun sistem tersebut dibangun pada era ketika setiap tindakan administratif memerlukan tenaga manusia.
Sebuah permohonan harus ditulis oleh seseorang. Dokumen harus dibaca oleh seseorang. Formulir harus diisi oleh seseorang. Dan seseorang harus menghabiskan waktu untuk mengikuti proses hingga selesai.
AI menghapus sebagian besar hambatan tersebut.
Jika dahulu hanya sebagian kecil warga yang memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk mengejar haknya sampai tuntas, kini jumlah tersebut dapat meningkat secara signifikan.
Dampaknya Bisa Menjalar ke Keuangan Negara
Masalahnya tidak berhenti pada beban administrasi.
Jika masyarakat selama ini tidak sepenuhnya mengklaim manfaat atau bantuan yang sebenarnya menjadi hak mereka, peningkatan kemampuan mengajukan klaim dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah ikut meningkat.
Secara individual, setiap klaim mungkin sah. Tetapi jika jumlahnya melonjak secara besar-besaran, dampaknya terhadap anggaran negara dapat menjadi signifikan.
Negara yang sudah menghadapi pertumbuhan ekonomi rendah, populasi menua, kebutuhan pertahanan meningkat, serta tekanan fiskal lainnya harus memperhitungkan perubahan ini.
Dengan demikian, AI bukan hanya persoalan teknologi. Ia juga dapat menjadi persoalan fiskal, hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Mengapa Sistem Lama Tidak Cukup?
Salah satu respons yang paling mudah adalah menambah pegawai untuk memproses lebih banyak permohonan.
Namun solusi tersebut mungkin tidak cukup jika kemampuan AI berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan lembaga pemerintah menambah kapasitasnya.
Menambahkan manusia untuk memproses sistem lama berarti mempertahankan model administrasi yang pada dasarnya tidak berubah.
Padahal, persoalan yang dihadapi justru mungkin membutuhkan perubahan mendasar terhadap cara negara mengambil keputusan.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan bukan hanya bagaimana mempercepat proses lama, tetapi apakah proses tersebut masih perlu dilakukan dengan cara yang sama.
AI Seharusnya Mengubah Pemerintahan, Bukan Sekadar Mempercepatnya
Di sinilah paradoks AI dalam pemerintahan menjadi menarik.
Jika AI hanya digunakan untuk mempercepat siklus lama — permohonan, pemeriksaan, keputusan, keberatan, banding, lalu keputusan berikutnya — maka pemerintah mungkin justru mempercepat proses yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak pekerjaan.
Pendekatan yang lebih radikal adalah merancang ulang sistem tersebut sejak awal.
Misalnya, dalam perizinan pembangunan, daripada menerima dan memproses keberatan satu per satu secara manual, sistem AI dapat membantu menentukan apakah sebuah proyek memenuhi aturan zonasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam layanan sosial, AI dapat digunakan bukan hanya untuk memeriksa klaim bantuan, tetapi juga untuk membantu merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing penerima.
Dalam keterbukaan informasi, pemerintah dapat bergerak dari model freedom of information request menuju transparansi yang lebih proaktif, sehingga masyarakat tidak perlu selalu meminta informasi yang sebenarnya sudah seharusnya tersedia.
Membuat Negara Lebih Tahan terhadap Gelombang AI
Pemerintah juga perlu memikirkan ulang aturan prosedural yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
Sistem keberatan yang terlalu rumit, aturan yang ambigu, dan celah prosedural dapat menjadi sasaran empuk bagi sistem AI yang mampu menganalisis ribuan halaman aturan dalam waktu singkat.
Karena itu, aturan harus dibuat lebih sederhana, jelas, dan terukur. Jika sebuah mekanisme keberatan memang diperlukan, prosedurnya harus dirancang agar mampu membedakan antara klaim yang benar-benar penting dan permohonan yang hanya memanfaatkan celah administratif.
Dalam beberapa kasus, biaya administrasi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Tujuannya bukan menghalangi masyarakat menggunakan haknya, melainkan mencegah sistem dibanjiri permohonan yang tidak serius atau dibuat secara otomatis tanpa pertimbangan yang memadai.
Namun, kebijakan seperti biaya pengajuan harus dirancang dengan hati- hati agar tidak berubah menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat yang justru paling membutuhkan akses terhadap keadilan.
Ancaman atau Peluang?
Perdebatan mengenai AI sering berpusat pada ancaman terhadap pekerjaan, keselamatan, privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Semua persoalan tersebut memang penting.
Tetapi munculnya agentic flooding menunjukkan dimensi lain yang tidak kalah menarik: AI dapat mengubah keseimbangan kekuatan antara warga dan institusi.
Untuk pertama kalinya, masyarakat dapat memiliki alat yang mampu menandingi sebagian keunggulan birokrasi dalam hal kemampuan membaca dokumen, memahami prosedur, dan menghasilkan dokumen administratif.
Itu merupakan perkembangan yang pada dasarnya positif.
Pemerintah seharusnya tidak meresponsnya dengan sekadar menutup akses atau membuat warga semakin sulit menggunakan haknya. Sebaliknya, negara perlu meningkatkan kapasitasnya agar mampu bekerja dalam lingkungan baru tersebut.
Masa Depan Birokrasi Setelah AI
Persoalan terbesar mungkin bukan apakah AI akan digunakan oleh masyarakat. Kemungkinan besar, penggunaan tersebut akan terus meningkat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah institusi publik akan beradaptasi dengan cukup cepat.
Negara yang tetap menggunakan prosedur analog dalam menghadapi warga yang telah memiliki kemampuan digital tingkat lanjut akan semakin rentan terhadap ketidakseimbangan.
Warga dapat mengirim seratus permohonan dalam waktu yang dibutuhkan seorang pegawai untuk memproses satu atau dua dokumen. Jika kondisi seperti ini menjadi normal, birokrasi yang lambat akan semakin tertinggal.
Sebaliknya, pemerintah yang berani mendesain ulang prosesnya dengan memanfaatkan AI dapat membangun sistem yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih tahan terhadap lonjakan permintaan.
Dengan kata lain, tantangannya bukan menghentikan gelombang AI, melainkan membangun institusi yang mampu berselancar di atasnya.